Ikuti Peringatan Hari KORPRI Ke-50 Secara Virtual, Wali Kota Ajak ASN Kota Madiun Disiplin Dan Profesional

Dinas perdagangan mengikuti zoom meeting pada (06/12) yang diadakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun dengan topik Pembinaan Anggota Korpri Oleh Walikota Madiun, Drs. MAIDI, SH, MM, M.Pd beliau memberikan materi mengenai kedisiplinan ASN serta profesionalisme yang harus dimiliki ASN agar kinerja semakin baik. Pembinaan PNS ditujukan agar PNS dapat melaksanakan tugasnya secara berdaya guna dan berhasil guna.

Dalam kaitannya disinggung mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS khususnya Pasal 11 tentang Hukuman displin berat bagi yang melanggar. Diharapkan kepada seluruh PNS di lingkungan Pemerintah Kota Madiun untuk dapat menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Pada kegiatan webinar pagi ini, diikuti oleh seluruh pejabat Struktural dengan sajian tumpeng sesuai arahan dari Diskominfo sebagai bentuk rasa syukur dalam memperingati Hari Korpri yang ke-50. Pemotongan tumpeng dilakukan oleh Bpk Ansar Rasidi S.Sos, M.Si selaku Kepala Dinas kemudian diserahkan kepada Ka.Subag Umum Keuangan sebagai perwakilan. (tya/admin/ppidpembantu)

Petunjuk Teknis Penilaian Baseline Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi 2021

Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 telah
menetapkan target Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Level 3 sebagai salah satu
indikator keberhasilan Proyek Prioritas Penguatan Pengelolaan Reformasi Birokrasi dan
Sistem Akuntabilitas Kinerja Organisasi. BPKP memiliki target maturitas penyelenggaraan
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Level 3 pada
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/D) sebagai kelanjutan dari target
penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP yang sebelumnya tertuang dalam RPJMN
Tahun 2015-2019. Untuk mengetahui tingkat maturitas penyelengggaraan SPIP dilakukan
penilaian implementasi unsur dan subunsur SPIP.
Dalam perkembangannya, pemenuhan unsur dan subunsur SPIP juga perlu mengaitkan
pencapaian 4 tujuan penyelenggaraan SPIP pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2008, sehingga metodologi penilaian perlu diperbarui. Pembaruan tersebut mencakup
penambahan fokus penilaian pada penetapan tujuan dan pencapaian hasil di samping
menilai unsur dan subunsur SPIP, dan menghasilkan nilai yang terintegrasi yaitu skor
maturitas SPIP, indeks penerapan manajemen risiko (MRI), dan indeks efektivitas
pengendalian korupsi (IEPK). Pembaruan penilaian tersebut ditetapkan dalam Peraturan
BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP
Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/D).
Sebagai pedoman baru yang terbit di tengah pandemi COVID-19, pelaksanaan penilaian
mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi oleh K/L/D sesuai Peraturan BPKP
Nomor 5 Tahun 2021 belum dapat dilakukan secara optimal. Untuk menetapkan data
capaian SPIP Terintegrasi, perlu disusun alat ukur yang disesuaikan untuk percepatan
penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi sebagai alat penilaian baseline
pada Tahun 2021, yang dituangkan dalam sebuah petunjuk teknis.

Petunjuk teknis penilaian baseline ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam
melaksanakan kegiatan penilaian baseline maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi.