BERITA

Tera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) tidak hanya dilakukan pada penjual saja. Namun perusahaan pun, yang melakukan transaksi jual beli dan memiliki UTTP akan dilakukan Sidang Tera Ulang UTTP. Seperti salah satu perusahaan PG. Rejo Agung Baru yang memiliki Timbangan Jembatan sudah dilakukan Sidang Tera Ulang UTTP. Tera ulang timbangan jembatan PG. Rejo Agung Baru dilakukan pada akhir bulan Mei lalu. Terdapat dua timbangan jembatan elektronik.

“Hasil tera ulang timbangan jembatan elektroniknya SAH,” terang Penera Tjatur Heri Siswanto, ST. saat dihubungi, Selasa (29/08/2023).

Tera ulang merupakan salah satu pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal. Hal tersebut dalam rangka memberikan perlindungan kepentingan umum/konsumen dalam transaksi jual beli.

“Jadi tera ulang ini adalah wajib bagi pelaku usaha yang memiliki UTTP,” ungkapnya.

Dengan dilakukannya tera ulang, diharapkan masyarakat semakin percaya dalam hal transaksi jual beli atau tidak ada keraguan. Mengingat jika alat UTTP yang tidak sesuai akan diminta untuk menggantinya sesuai aturan perundang-undangan.

“Kalau ada yang tidak sesuai kami minta untuk tidak digunakan lagi, dan tidak diberi cap tera ulang,”jelasnya

Tak hanya itu, tera ulang juga dilakukan di perusahaan-perusahaan serta SPBU. Mengingat alat ukur itu banyak jenisnya, sehingga pelayanan metrologi tak sekedar dilakukan di pedagang saja, tetapi juga di perusahaan.

“Karena di perusahaan juga ada yang alat ukurnya dipakai transaksi, seperti timbangan jembatan, di SPBU pompa ukur BBM. Jadi semua alat ukur yang digunakan untuk transaksi wajib dilakukan tera ulang,”pungkasnya. (eriyanto)

MADIUN- Warung Tekan Inflasi ( Wartek ) yang di gagas oleh Walikota Madiun Maidi masih menjadi alternatif bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari. Terutama, untuk komoditas beras, telur, minyak goreng, dan gula. Hal ini seperti disampaikan oleh Dwi Handayani, Rabu (23/8). Warga Nambangan Lor itu menjadi pelanggan tetap di Wartek Merpati. “Ke sini seminggu sekali. Belanja kebutuhan seperti beras, gula, minyak goreng, dan telur,” ujarnya. Dwi sengaja membeli sembako di Wartek karena harganya lebih murah dari pasaran. Sehingga, bisa menghemat pengeluaran.

Begitu pula yang disampaikan oleh Betty Sri Utami. Sebagai penjual makanan, dia mengaku terbantu dengan program Wartek. “Semoga ada terus. Karena harganya lebih murah, jadi bisa membantu jualan”, jelasnya.

Analis Perdagangan Ahli Muda Dinas Perdagangan Kota Madiun, Tri Prasetyaningrum menuturkan, keberadaan Wartek menjadi salah satu strategi Pemkot Madiun untuk menekan inflasi. “Saat ini ada kenaikan harga beras medium di pasaran. Untuk itu, kami kerja sama dengan mitra untuk mendistribusikan sembako murah ke masyarakat” tuturnya. Menurut Tri, Dinas Perdagangan telah menjalin kerja sama dengan BUMN dan BUMD. Yakni, Perumda Aneka Usaha, Bulog, dan PPI untuk menyediakan sembako murah bagi masyarakat. Adapun Bulog menyalurkan beras murah ke empat lokasi secara berkala. Yakni, di Pasar Besar Madiun, Pasar Sleko, Pasar Kojo, dan Wartek Merpati.

“Disini setiap hari senin sampai jumat selalu banyak masyarakat yang beli karena antusias nya belanja disini murah dibandingkan harga pasaran diluar”, ujar Theo Putra Budi Pratama, Staff Dinas Perdagangan.

MADIUN – Pembangunan fisik di Kota Madiun terus dikebut. Biarpun begitu kualitasnya tidak boleh dikesampingkan. Karenanya, Wali Kota Madiun, sengaja turun langsung untuk inspeksi mendadak (sidak). Salah satunya sidak di lokasi pembangunan Pasar Kawak dan Bogowonto Culinary Center (BCC), Rabu (16/8).

“Secara keseluruhan memuaskan ya. Teman-teman ternyata diajak ngebut bisa dengan tidak mengurangi harga. Tidak mengambil yang bukan haknya”, kata Wali Kota. Tak heran, wali kota mengapresiasi kinerja rekanan. Biarpun begitu, orang nomor satu di Kota Pendekar itu juga mewanti-wanti untuk selalu bekerja yang serius. Apalagi pekerjaan masih panjang. Pembangunan Pasar Kawak ditargetkan selesai November mendatang. Begitu juga dengan pembangunan BCC. Seperi diketahui, keberadaan Pasar Kawak memang dibenahi agar menarik.

“Pasar Kawak ini pasar legendaris Kota Madiun. Dulu tempat jual beli barang kualitas bagus. Yang beli di sini kalangan menengah ke atas. Nah, ini kita perbaiki masuk pasar tidak kumuh harapannya bisa lebih menarik lagi,” ujarnya. Wali Kota juga berterima kasih kepada pedagang. Sebab, pedagang cukup nurut biarpun harus direlokasi sementara. Sebab, pembangunan juga untuk kebaikan pedagang ke depan. Sudah cukup banyak bukti buah dari pembangunan. Salah satunya Pasar Sleko. Setelah dilakukan pembangunan perputaran uang mencapai angka miliaran setiap bulannya di pasar tersebut.” Alhamdulillah, pedagang manut-manut ya. Pengalaman di Pasar Sleko setelah kita sentuh pembangunan, perputaran uang disana luar biasa. Berapa miliar itu setiap bulannya,” ungkap Wali Kota.

Kehadiran BCC juga akan saling melengkapi kawasan tersebut. Seperti diketahui Jalan Bogowonto dengan Pasar Kawak tidak jauh. Bahkan, Pasar Kawak tidak jauh. Bahkan, Pasar Kawak nantinya akan menjadi penyuplai bahan kuliner di BCC. Wali Kota mencontohkan Pasar Kawak bisa menjadi tempat lemari pendingin daging hingga seafood. Nah, Wali Kota Maidi berencana menambah gerbong kereta untuk tempat makan pengunjung nantinya.”Kita buat kereta cepat. Relnya ada di Sumber Umis, kereta cepat seperti di Jakarta itu ada di sini”, pungkasnya.

Unit Metrologi Legal Dinas Perdagangan Kota Madiun, melaksanakan kegiatan Sosialisasi Pengawasan Cap Tanda Tera & Kebenaran Hasil Penimbangan ke beberapa jasa Laundry.

Pelaksanaan kegiatan Pengawasan Kemetrologian setiap tahunnya rutin dilaksanakan terhadap para pelaku usaha yang menggunakan Alat UTTP (Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapan Lainnya), Adapun sasaran pengawasan terhadap alat UTTP (Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapan Lainnya), seperti timbangan meja, timbangan pegas, timbangan dacin logam, timbangan sentisimal dan timbangan jembatan. dls

Kepala UPTD Tjatur Heri Siswanto, ST. mengatakan “Tujuan dilaksanakan Pengawasan Alat UTTP (Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapan Lainnya), untuk memberikan pemahaman kepada pelaku usaha serta meminimalisir terjadinya kecurangan terhadap Alat UTTP (Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapan Lainnya), yang dipergunakan pada saat transaksi jual beli oleh pelaku usaha dalam menggunakan Alat UTTP (Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapan Lainnya), sesuai dengan standard ukuran yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang No 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal sehingga pelaku usaha maupun konsumen tidak dirugikan,” jelasnya.

‘’Sebetulnya tidak hanya usaha jasa laundry saja, tetapi semua tempat usaha yang menggunakan alat UTTP (Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapan Lainnya) kami harap mempunyai kesadaran yang tinggi untuk Bersama-sama tertib ukur,’’ pungkasnya. (eriyanto)

Dinas Perdagangan – Tim gabungan yang terdiri atas Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat, Dinas Perdagangan, Sat Pol PP, Pertamina, serta Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas ( Hiswana Migas ) Kota Madiun melaksanakan pemantauan di lapangan terkait penggunaan LPG 3 kilogram. Pemantauan dilakukan di sejumlah agen penjualan LPG, baik yang subsidi maupun non subsidi. “Untuk LPG di Kota Madiun saat ini stoknya aman. Namun kami memastikan bahwa penggunaannya tepat sasaran”, ujar Sub Koordinator Perekonomian Bagian Perekokesra Kota Madiun, Rizky Dwi Akbar, Jumat (4/8)

Untuk itu, pemantauan juga dilakukan di sejumlah tempat usaha. Yakni, penyedia jasa laundry sebagai salah satu unit usaha yang tidak diperbolehkan menggunakan LPG subsidi. Selain laundry, unit usaha lainnya yang dilarang menggunakan LPG subsidi antara lain hotel, restoran, dan cafe.” Kami memastikan pelaku usaha tersebut menggunakan gas non subsidi, imbuhnya. Lebih lanjut, Rizky menghimbau masyarakat untuk tidak khawatir karena stok LPG saat ini aman. Namun, penggunaannya juga harus tepat sasaran.”Jangan panic buying”, tegasnya.

Dari pemantauan lapangan, ditemukan saat pelaku usaha laundry masih menggunakan LPG 3 kilogram. Untuk itu, langsung dilakukan penukaran dengan LPG non subsidi dengan pembayaran sesuai harga gas di pasaran.”Kami akan lakukan pemantauan secara rutin dan minta agen-agen di lapangan juga ikut melakukan pemantauan agar LPG lebih tepat sasaran,” tutur Sales Branch Manager Pertamina Rayon VI Kediri Muhammad Salman Al Farisy.

Salman pun menghimbau kepada masyarakat untuk bisa menggunakan LPG sesuai dengan ketentuan.”LPG subsidi hanya untuk warga kurang mampu,” tandasnya.

MADIUN – Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun melalui Dinas Perdagangan Kota Madiun bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) setempat melakukan pemantauan stok sejumlah bahan pangan di toko swalayan.

Hal tersebut bertujuan untuk memastikan ketersediaan bahan pangan dalam kondisi aman menjelang Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah. Analis Perdagangan Ahli Muda Dinas Perdagangan Kota Madiun, Tri Prasetyaningrum mengungkapkan, berdasarkan pemantauan timnya selama beberapa hari terakhir, baik di pasar tradisional dan pasar modern, stok bahan kebutuhan pokok maupun harga cukup terkendali.

“Saat ini stok aman. Demikian juga dengan harga di pasaran terpantau stabil,” kata Tri di Madiun, Jumat (23/6/2023). Berdasarkan hasil pemantauannya, ketersediaan komoditas gula pasir, beras, maupun minyak goreng saat ini melimpah. Bahkan, harganya juga cukup stabil tanpa ada kenaikan signifikan. Selain itu, sejumlah komoditas juga terpantau mengalami penurunan harga seperti cabai rawit, bawang merah, dan bawang putih.

Kendati demikian, untuk harga telur ayam ras naik sedikit dari harga acuan penjualan (HAP) telur yang ditetapkan yakni sebesar Rp27 ribu per kilogram (kg) secara nasional. “Hasil pantauan di pasaran, baik tradisional maupun modern, masih ada yang menjual Rp28.000 sampai Rp28.500 per kilogram,” ujarnya. Tri menegaskan bahwa pemantauan stok dan pergerakan harga akan tetap dilaksanakan. Terutama, menjelang hari raya keagamaan, seperti Hari Raya Idul Adha. Hal itu bertujuan agar tidak terjadi gejolak di lapangan sekaligus mengendalikan laju inflasi.

Lebih lanjut, TPID Kota Madiun juga terus berupaya mengantisipasi jika terjadi lonjakan tak terduga dengan menyiapkan sejumlah strategi pengendalian harga di pasaran. Maka dari itu, masyarakat diimbau agar tak perlu khawatir terkait stok dan harga bahan pangan. “Kami mengimbau masyarakat jangan khawatir terkait stok dan harga, karena kami akan terus melakukan pemantauan dan pengecekan di lapangan agar harganya stabil dan stoknya aman,” tutupnya. 

Source : https://surabayapagi.com/

MADIUN – Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Madiun wajib turut mendukung pembangunan di Kota Madiun. Karenanya, pembinaan kembali dilakukan Pemerintah Kota Madiun melalui Dinas Perdagangan setempat. Pembinaan diikuti 100 PKL perwakilan dari berbagai paguyuban tersebut berlangsung di Aston Hotel, Senin (19/6). Pembinaan juga dihadiri Wali Kota Maidi guna memberikan arahan-arahan.

‘’Penataan kota kita ini tidak hanya fisik. SDM juga kita tata, termasuk PKL. Akan kita tata seperti di negara maju,’’ Kata Wali Kota Maidi.
Wali Kota Maidi memang cukup berhasil dalam menghadirkan pembangunan yang bermuara pada peningkatan ekonomi. Salah satu contohnya pembangunan puja sera Pasar Sleko. Puja sera tersebut cukup berhasil mendongkrak penghasilan pedagang di sana. Nah, pembangunan serupa juga tengah dilakukan di sejumlah titik lainnya. Seperti sentra kuliner Rimba Darma, Lapangan Olahraga Gulun, Alun-alun, dan lainnya. Pedagang di kawasan tersebut wajib turut mengikuti perubahan.
‘’Kalau tempatnya sudah bagus, pedagangnya juga harus bagus. Harus melayani dengan baik,’’ harap wali kota.

Tidak hanya itu, pedagang wajib menjaga kebersihan. Baik lingkungan maupun pribadi. Hal itu penting agar membuat pembeli nyaman. Apalagi, pembeli bukan dari lokal. Namun juga datang dari berbagai daerah. Seperti diketahui, Kota Madiun menjadi tujuan wisatawan belakangan ini. Wisatawan harus diberikan kesan yang baik. Harapannya mereka kembali datang dengan mengajak banyak orang lainnya.
‘’Kota ini kalau tidak ada yang datang, ekonomi bisa mati. Karena kita tidak punya sumber daya alam. Jadi saya minta kalau menjuali yang baik dan sopan. Ini penting untuk keberlangsungan ke depannya,’’ pungkasnya.

Source : Madiuntoday

MADIUN – Dalam rangka menyambut Hari Jadi ke-105 Kota Madiun, Dinas Perdagangan memberikan fasilitas bagi masyarakat yang ingin menggunakan kolam renang di Pasar Besar Madiun. Yakni, gratis tiket masuk pada 15 Juni – 18 Juli 2023.

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Kepala Dinas Perdagangan Kota Madiun Ansar Rasidi, Kamis (15/6).
“Biasanya HTM Rp 10 ribu,” ujar Ansar saat dikonfirmasi.

Menurut Ansar, hal ini juga sebagai upaya promosi kolam renang PBM.
Lebih lanjut, Ansar mengungkapkan bahwa kolam renang PBM memiliki sejumlah fasilitas. Di antaranya, berada di dalam ruangan atau indoor sehingga pengunjung tidak perlu khawatir kepanasan atau hujan saat berenang. Selain itu, juga memiliki luas kolam sesuai standar nasional. Serta, bersih dan peralatan lengkap.
“Dibuka setiap jam 7 pagi sampai jam 5 sore,” tandasnya.

Source : Madiuntoday

MADIUN – Suka cita hari jadi Kota Madiun harus dirasakan seluruh kalangan. Maka dari itu Dinas Perdagangan setempat menggandeng beberapa toko modern untuk memberikan program diskon atau spesial harga kepada masyarakat.
Diskon di toko modern tersebut berlaku selama satu bulan, terhitung mulai dari 18 Juni hingga 18 Juli 2023. Kepala Dinas Perdagangan, Ansar Rasidi mengamini hal tersebut. Adanya diskon, lanjutnya sebagai keikutsertaan toko modern dalam memeriahkan hari jadi Kota Pendekar.
“Besaran diskon tentunya tidak sama, karena mereka punya perhitungan sendiri dalam memberikan diskon. Rata-rata diskon antara 50-70 persen,” jelas Ansar, Selasa (20/6).

Kerjasama pemberian harga khusus di toko modern ini sudah dilakukan sejak tahun lalu. Kedepan, pihaknya berharap kerjasama ini bisa terus berlanjut karena bisa meningkatkan daya beli masyarakat.
Berikut daftar toko modern, mall, hingga minimarket yang telah bekerjasama dengan Disdag dalam memberikan diskon dalam rangka HUT 105.
Suncity Mall Madiun, Lawu Plaza, Plaza Madiun, Timbul Jaya Plaza, Toko Three Second, Bloods Distro, Minimarket Alfamart dan Indomart se-Kota Madiun, Minimarket Kaifada, Minimarket Cantika, Minimarket Laraia, dan Transmart Madiun.

Source : Madiuntoday

MADIUN – Pemerintah mengungkapkan bahwa elpiji 3 kg, merupakan gas elpiji subsidi yang disediakan pemerintah untuk kelompok tertentu. Sehingga tidak semua kalangan bisa menggunakan elpiji 3 kg secara bebas.

Kendati demikian, kenyataannya di lapangan, masih banyak elpiji 3 kg yang digunakan oleh kelompok masyarakat yang tidak berhak menggunakannya. Section Head Communication & Relation Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Taufiq Kurniawan mengatakan, sejak harga tabung elpiji 12 kilogram naik, banyak ditemui restoran di berbagai daerah beralih menggunakan elpiji 3 kg.

“Padahal, sesuai aturan itu dilarang. Karena elpiji 3 kg itu difokuskan bagi masyarakat yang membutuhkan,” kata Taufiq, Sabtu (10/6/2023). Mengenai hal tersebut, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meminta pemerintah daerah untuk turut mengawasi penggunaan gas elpiji 3 kg agar tetap sasaran. Menindaklanjuti amanah Kementerian ESDM tersebut, Analis Perdagangan Ahli Muda Dinas Perdagangan Kota Madiun Tri Prasetyaningrum mengatakan, pemantauan sekaligus pengawasan terhadap pendistribusian elpiji 3 kg telah dilakukan.

“Kita ada agenda pengawasan, Bulan Februari lalu sudah keliling bersama tim ESDM dan perlindungan konsumen dari Provinsi Jawa Timur terkait penggunaan elpiji 3 kg,” ujar Tri. Berdasarkan hasil pemantauan tersebut, pihaknya memastikan sudah banyak pengusaha hotel dan restoran di Kota Madiun yang menggunakan elpiji seusai aturan. Yakni dengan menggunakan LPG nonsubsidi. “Sesuai surat edaran dari Kementrian ESDM, elpiji 3 kg atau elpiji melon tidak boleh digunakan bagi usaha hotel, restoran, usaha peternakan, usaha jasa las, usaha binatu, usaha batik, usaha pertanian, dan usaha tani tembakau. Mereka sudah memakai elpiji nonsubsidi,” terangnya.

Namun, Tri menegaskan pihaknya akan terus melakukan monitoring dan evaluasi (monev) pendistribusian elpiji 3 kg secara bertahap di lapangan. Hal tersebut bertujuan agar pemanfaatan elpiji 3 kg dilakukan sesuai dengan aturan. “Pemantauan kembali akan kami lakukan bulan depan. Kami berharap aturan ini terus ditaati. Sehingga, penggunaan LPG 3 kg bisa tepat sasaran,” tuturnya. Untuk diketahui, sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas 3 kg, penyediaan dan pendistribusian LPG 3 kg hanya diperuntukkan bagi rumah tangga dan usaha mikro. Adapun kelompok rumah tangga yang dimaksud yakni konsumen yang mempunyai legalitas penduduk, menggunakan minyak tanah untuk memasak dalam lingkup rumah tangga. Sementara untuk usaha mikro yakni konsumen dengan usaha produktif milik perorangan yang mempunyai legalitas penduduk, menggunakan minyak tanah untuk memasak dalam lingkup usaha mikro. 

Source : Surabayapagi.com