BERITA

Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Madiun, Jawa Timur, menerapkan retribusi secara elektronik atau e-retribusi untuk para pedagang di 17 pasar tradisional di wilayah setempat guna mencegah kebocoran pendapatan asli daerah. Kepala Dinas Perdagangan Kota Mdiun Ansar Rasidi di Madiun, Rabu, mengatakan e-retribusi tersebut diterapkan kepada semua pedagang, baik pedagang yang ada di kios, bedak, hingga pedagang ojokan. “Dengan e-retribusi tak hanya memberikan manfaat bagi pemerintah, para pedagang juga melakukan pembayaran lebih tertib, jelas, sesuai aturan dan datanya riil,” ujar Ansar.

Adapun belasan pasar tradisional itu di antaranya, Pasar Besar Madiun, Pasar Sleko, Pasar Sri Jaya, Pasar Kawak, Pasar Winongo, Pasar Manguharjo, Pasar Mojorejo, Pasar Kojo dan Pasar Sepur. Sistemnya, para pedagang wajib menunjukkan kode QR berikut dompet digital (e-wallet) yang telah dibuat oleh petugas Dinas Perdagangan (Disdag). Selanjutnya, mengisi dana sesuai kebutuhan. Ketika ada penarik retribusi, pedagang cukup menunjukkan kode QR yang kemudian dipindai petugas.

Nominal uang sesuai tarif retribusi otomatis akan terkirim ke kas daerah. Ada nota, langsung masuk kas daerah dan minim kebocoran,” katanya. Pihaknya memastikan tak ada kendala berarti dalam penerapan e-retribusi sejauh ini. Semuanya berjalan sesuai dengan rencana. Pemberlakuan e-retribusi ini, lanjutnya, merupakan bagian dari revitalisasi (manajemen) pasar. Ansar menambahkan, pihaknya saat ini juga melakukan penataan database dengan digitalisasi. Hal tersebut berfungsi untuk mengawasi legalitas hingga pengelolaan pembayaran sebab pelaksanaan program ini berkaitan dengan pihak ketiga.”Pemberlakuan e-retribusi pedagang ini bagian dari usaha dinas mendukung program ‘smart city’. Harapannya pedagang mendukung upaya ini. Tentu dengan hasil retribusi yang tinggi, kesejahteraan masyarakat nantinya ikut meningkat,” katanya.

Source : Antaranews.com

Wali Kota Madiun, Maidi melaunching e-retribusi pelayanan pasar di hall kolam renang, lantai 3, Pasar Besar Madiun (PBM), Rabu (24/5/2023). Selain launching e-retribusi pelayanan pasar, Wali Kota Madiun juga melakukan pembinaan pedagang pasar serta promosi kolam renang pasar besar Kota Madiun. E – retribusi pasar adalah solusi transaksi non tunai. Petugas pemungut tidak perlu membawa karcis dan membawa uang tunai, cukup membawa alat tapping.

Wali Kota Madiun, Maidi mengatakan, e – retribusi sudah menjadi kewajiban Pemerintah Daerah. Karena, selain untuk optimalisasi pendapatan juga agar tidak terjadi kebocoran anggaran. ” E-retribusi pasar ini adalah salah satu cara untuk mengatasi agar tidak terjadi korupsi. Makanya, e-retribusi harus dilaksanakan. Tidak ada yang namanya setoran siluman atau setoran kepada pejabat, karena sudah tidak ada transaksi cash, ” jelas Wali Kota Madiun, Maidi.

Menurutnya, semua pembayaran retribusi pasar di Kota Madiun harus memakai e – retribusi. Hal ini juga sebagai wujud penerapan e-government di Kota Madiun. ” Ini bukan kemauan Pak Wali Kota. Ini perintah untuk optimalisasi pendapatan daerah, ini perintah dari aturan. Makanya Kota Madiun cepat. Termasuk pasar besar ini. E – retribusi maupun e-parkir sudah pakai elektronik semuanya, agar tidak terjadi kebocoran, ” ujarnya.

Orang nomor satu di Kota Madiun ini juga memohon kepada masyarakat Kota Madiun untuk mendukung dan ikut menjalankan program e – retribusi pasar tersebut.” Saya mohon kepada masyarakat Kota Madiun, karena sudah smart city ikut mendukung semua kegiatan dan ikut menjalankan. Harapannya retribusi semakin tinggi kesejahteraan masyarakat semakin meningkat, ” pungkasnya.

(Indra/admin/ppidpembantu)

Kantor pelayanan UPTD Metrologi Legal Kota Madiun kembali melakukan kegiatan pelayanan sidang TERA ulang di Pasar Srijaya ( Pasar Kotak ), Pasar Besi

Selaku kepala UPTD Metrologi Legal Kota Madiun, bapak Tjatur H. S., ST. mengatakan “Tera ulang UTTP (Ukur, takar, timbang & perlengkapannya) di pasar merupakan sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh pemilik  sebab alat UTTP yg digunakan harus tepat ukuran, takaran, dan tepat timbangannya”.

sidang tera ulang ini merupakan kegiatan rutin setiap tahun untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memiliki alat UTTP dan sudah habis masa teranya. Jika sudah habis masa teranya, maka harus dilakukan tera ulang kembali”.

“Tera ulang ini sebenarnya bisa saling menguntungkan baik pedagang maupun konsumen. Bagi pedagang, tentunya bisa dipercaya oleh konsumen karena sudah tertib ukur. Sementara konsumen bisa mendapatkan apa yang dibelinya sesuai dengan ukuran, timbangan dan takarannya,” katanya.

Dengan demikian kita berharap dengan dilaksanakannya Tera ulang ini agar tidak ada yang dirugikan baik pedagang sebagai pemilik UTTP maupun pembeli sebagai penerima barang.

Kegiatan ini dilakukan agar pasar-pasar tradisional khususnya Kota Madiun menjadi tertib ukur yang mana seluruh alat-alat ukur, takar, timbang & perlengkapannya (UTTP) yang digunakan pedagang tidak merugikan konsumen.

Kegiatan ini dilakukan selama 5 (lima) hari bertempat di Pasar Srijaya, Kartoharjo, Kota Madiun dan UPTD Metrologi Legal Kota Madiun berhasil men-tera ulang 714 UTTP. Kegiatan sidang tera akan terus berlanjut di bulan bulan berikutnya di tempat yang telah ditentukan

Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun melalui Dinas Perdagangan menggelar operasi pasar (OP) telur ayam ras dan beras di Pasar Besar Madiun (PBM). OP digelar dengan tujuan untuk menekan harga kedua komoditas tersebut yang tinggi di pasaran. Beras yang dijual di kegiatan OP tersebut dipatok seharga Rp10.900 per kilogram, sedangkan harga beras medium di pasaran saat ini mencapai Rp12.000 per kilogram. Sementara untuk telur dihargai Rp28.000 per kilogram dari harga pasar kisaran Rp30.000-Rp31.000 per kilogram.

Dalam pelaksanaannya, Dinas Perdagangan Kota Madiun menggandeng PT Perusahaan Perdagangan Indonesia atau PT PPI (Persero). Analis Perdagangan Ahli Muda Dinas Perdagangan Kota Madiun, Tri Prasetyaningrum mengatakan, kegiatan operasi pasar beras dan telur ayam ras itu perlu dilakukan lantaran dua komoditas itu menjadi salah satu pemicu inflasi. Tri menyebut, pembelian beras dibatasi maksimal 5 kilogram sedangkan telur maksimal10 kilogram. “Tidak ada syarat dalam pembelian. Tapi ada batasan untuk warga yang ingin beli beras, yakni maksimal satu kemasan berisi 5 kilogram, sementara untuk telur maksimal 1 kilogram,” kata Tri di Madiun, Senin (22/5/2023).

Ia menuturkan, operasi pasar masih akan terus dilakukan selama harga kedua komoditas itu belum stabil. “Karena itu kebutuhan primer. Kemungkinan untuk beras masih kita laksanakan. Kita menunggu harga pasar. Ketika sudah stabil sesuai aturan Bapanas, operasi pasar akan selesai,” ujarnya. Sementara itu, Supervisor Komersial PT PPI Zainudin Oky Wijaya mengatakan, dalam sehari pihaknya menyediakan beras sebanyak 500 kilogram dan telur ayam ras sebanyak 100 kilogram untuk kegiatan OP tersebut. “Itu tergantung pembelian masing-masing masyarakat. Jika habis, kami tambah lagi stoknya untuk OP,” kata Zainudin Oky. Ia juga menegaskan bahwa OP akan terus digelar guna menekan harga beras dan telur yang masih tinggi di pasaran. “Selama harga di pasaran masih tinggi, kami bersama Dinas Perdagangan akan terus menggelar operasi pasar,” ucapnya.

KOTA MADIUN – Pasar Burung Srijaya Kota Madiun sudah cukup dikenal. Pun, banyak dikunjungi masyarakat dari luar daerah. Kepala Dinas Perdagangan Kota Madiun, Ansar Rosidi menyebut ada peningkatan kunjungan di Pasar Burung Srijaya pada libur lebaran kemarin. Pengunjung yang datangpun bukan hanya dari Kota Madiun. Namun, juga daerah sekitar. Tak heran, jika kemudian mengemuka harapan keberadaan pasar tersebut bisa menjadi pasar wisata ke depan. 

‘’Peningkatan ada, tapi belum kita hitung pasti angkanya. Yang jelas lebih ramai dari hari biasa,’’ katanya, Rabu (3/5).

Ansar menyebut hal itu merupakan potensi tersendiri bagi Kota Madiun. Apalagi, ada banyak pengunjung dari luar kota. Kondisi itu akan semakin maksimal jika menjadi pasar wisata. Masyarakat tidak hanya mencari barang yang diinginkan, tetapi sekaligus bisa berwisata. Ansar menyebut memang belum ada rencana ke arah sana. Namun, melihat perkembangan Kota Madiun saat ini, tidak menutup kemungkinan hal tersebut bakal terwujud. 

‘’Belum ada (rencana itu). Semoga lebih lanjut ada rencana (pasar wisata),’’ jelasnya. 

Di Kota Madiun memang cukup lengkap. Nyaris semua komunitas sudah terwadahi. Seperti pecinta bunga yang sudah memiliki pasar bunga di Jalan Dawuhan. Ada juga pecinta barang antik di Pasar Templek atau Pasar Mojorejo. Bagi pecinta seni dan bonsai, juga ada pasar seni di Lapak Kelurahan Tawangrejo. Nah, bagi pecinta aneka hewan piaraan, ada pasar burung. Keberadaan pasar-pasar tersebut bisa menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan.

source madiuntoday.id

MADIUN – One gate system di Pasar Besar Madiun mulai diberlakukan tarif. Pengelola mulai memberlakukan tarif sejak 1 Mei 2023 lalu. Hal itu dilakukan lantaran masa uji coba dirasa sudah cukup dan sistem portal tersebut dinilai sudah berjalan baik. 

‘’Kemarin kita gratiskan selama masa uji coba. Kami rasa sudah berjalan cukup baik selama ini. Tarif sudah kami berlakukan sejak 1 Mei kemarin,’’ kata Kepala Dinas Perdagangan Kota Madiun, Ansar Rasidi, Kamis (4/5).

Penggratisan sudah berjalan selama 20 hari lebih. Yakni, dimulai dari 10 April 2023 lalu. Selain untuk uji coba, penggratisan juga sebagai upaya pencegahan kenaikan harga signifikan momentum Lebaran kemarin. Dengan pengurangan retribusi diharapkan harga bahan kebutuhan pokok di pasar bisa semakin ditekan. 

‘’Masa uji coba kemarin memang cukup panjang karena sekaligus kita lakukan evaluasi-evaluasi. Harapannya, tentu agar penerapan one gate system ini semakin optimal,’’ terangnya. 

Ansar menyebut besaran pendapatan memang belum dapat dilihat. Apalagi, penarikan tarif baru berjalan empat hari terakhir. Namun, dia optimis ada potensi besar. Hal itu mengacu dari perhitungan tim ahli sebelumnya yang mencatat potensi parkir di PBM mencapai Rp 2 miliar dalam setahun. 

‘’Untuk besaran pastinya masih ada di rekanan. Memang belum dilaporkan. Mungkin nanti akhir bulan ini,’’ jelasnya. 

Sedang untuk tarif disesuaikan dengan Perda nomor 16/2018. Yakni, sepeda Rp 500, sepeda motor dan becak Rp 1.000, kendaraan roda tiga bermotor Rp 1.500, mobil Rp 2.000, dan truk Rp 4.000.

source madiuntoday.id

Kota Madiun – Dinas Perdagangan menggelar ramah tamah dengan seluruh pegawai pada Jum’at (28/4). Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh karyawan kantor mulai dari pegawai kantor, petugas keamanan, petugas listrik dan propasih. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Gedung Dinas Perdagangan Kota Madiun.

Sekretaris dinas Perdagangan, Drs. Budi Wibowo Santoso membuka acara ini sekaligus menuturkan bahwa kita bekerja dengan ikhlas dan penuh tanggung jawab. “Mohon maaf lahir dan batin. Kita kembali ke nol. Saling melupakan hal-hal kurang menyenangkan di masa lalu untuk menyongsong masa depan lebih baik. Kita bekerja harus ikhlas dan menyongsong tanggung jawab dari masing-masing tupoksinya.”

(indra/admin/ppidpembantu)

Pemerintah Kota Madiun kembali berinovasi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Yakni, penyediaan sarana belanja drive thru di Pasar Besar Madiun (PBM).

Senin (17/4), Pemkot Madiun melaksanakan sosialisasi tahap awal mekanisme belanja drive thru tersebut di PBM. Adapun pembeli adalah kepala sekolah, guru, sejumlah karyawan Dinas Pendidikan, dan Pemkot Madiun.

Belanja drive thru diawali dengan memilih barang belanjaan melalui aplikasi Pasar e-Madiun. Setelah itu, pembeli membayar belanjaan yang sudah dipilih tersebut melalui loket yang tersedia di pintu masuk sisi Timur. Setelah membayar, pembeli menuju sisi Barat PBM untuk mengambil barang belanjaan dan keluar dari area pasar.

Tidak hanya bahan kebutuhan pokok, di dalam aplikasi juga tersedia pilihan lainnya. Seperti fashion bayi dan anak, pakaian muslim, fashion pria dan wanita, hingga buku, dan barang elektronik yang ada di PBM.

Ke depannya, tidak hanya ASN saja, tapi juga masyarakat umum bisa menggunakan aplikasi Pasar e-Madiun dan berbelanja secara drive thru di PBM. Selain itu, pedagang juga nantinya bisa memasukkan lapaknya ke dalam aplikasi untuk lebih memudahkan pembeli memilih lokasi belanja yang disukai.

Madiun – Penerapan parkir portal yang ada di pasar besar madiun segera di lakukan Pemerintah Kota Madiun, untuk memastikan kesiapan tersebut orang nomor satu di Kota Madiun tersebut turun langsung mengecek alat portal parkir yang berada di Pasar Besar Madiun.

Walikota Madiun bersama kepala dinas perdagangan, Kepala Dinas Perhubungan, Kasatpol PP memantau uji coba portal parkir.

Walikota nampak memantau dan berjalan berkeliling di Pasar Besar guna memastikan penerapan sistem portal parkir, serta mengecek infrastruktur yang ada di Pasar Besar Madiun agar para pengunjung yang berbelanja nyaman.

Meski sudah di berlakukan portal parkir,pemkot madiun menggratiskan parkir selama uji coba. Uji coba parkir dengan sistem portal tersebut di mulai hari Senin (10/04/23)

Ada 4 titik portal parkir di Pasar Besar Madiun. penggratisan retribusi parkir tidak hanya di lakukan dalam rangka sosialisasi ini,melainkan juga untuk upaya pemerintah Kota Madiun melakukan pencegahan kenaikan harga signifikan menjelang lebaran.

Untuk tarif parkir nanti nya akan di sesuaikan dengan standard pelayanan minimal,biaya parkir juga akan di tulis secara jelas agar sama-sama bisa di ketahui oleh pengunjung dan petugas.

Madiun: Pemerintah Kota Madiun melalui Dinas Perdagangan menggelar pemantauan harga dan pasokan sejumlah bahan kebutuhan pokok penting di pasaran menjelang Lebaran 2023.

Kepala Bidang Usaha Perdagangan, Dinas Perdagangan Kota Madiun, Siti Nurzannah, mengatakan pemantauan dilakukan di Pasar Besar Madiun (PBM), Pasar Sleko, dan Pasar Srijaya.

“Hingga saat ini harga dan pasokan kebutuhan pokok di Kota Madiun terpantau cukup stabil,” kata Siti di Madiun, Kamis, 13 April 2023.

Dia menjelaskan pemantauan harga kebutuhan pokok tersebut dilakukan untuk memastikan tidak ada kenaikan signifikan. Terutama menjelang Lebaran 2023 yang tinggal beberapa hari lagi.

Meski begitu, petugas mendapati adanya pelanggaran harga jual minyak goreng Minyakita. Yakni, dari HET Rp14.000 per liter dijual dengan harga Rp15.000 hingga Rp16.000 per liter.
 
Menurut pengakuan pedagang, hal ini terjadi akibat harga yang dipatok dari distributor sudah tinggi. Sehingga, merugikan pedagang jika dijual dengan harga sesuai HET.
 
Untuk itu, Dinas Perdagangan akan memastikan laporan pedagang tersebut kepada pihak distributor minyak goreng yang ditunjuk. “Kalau memang ada pelanggaran, akan kami tegur,” jelasnya.
 
Siti berharap kondisi harga dan stok bahan pangan yang stabil tersebut bisa terus bertahan. Pihaknya juga mengimbau kepada pedagang untuk menjual barang dagangan sesuai aturan pemerintah. Sedangkan untuk masyarakat, Siti meminta untuk tidak “panic buying”.
 
“Tidak perlu khawatir. Stok bahan pangan kita di pasaran aman dan stabil,” ujarnya.

copyright : medcom.com